INDSATU - Pax Alle menanggapi kisruh baru KONI Sumbar. Terkait dengan penolakan Dispora Sumbar atas SK terbaru KONI Pusat atas perpanjangan masa jabatan dengan urairan dalil yang dicantumkan.
Kepada media hari ini Rabu(11/6/2025) ia menyebut persoalan tersebut harus dilihat secara objektif dan kepentingan situasi yang kondusif buat KONI yang diakui berefek pada Pemprof Sumbar melalui Dispora.
"Kita tak bisa menyikapi secara subjektif jika masih mendahulukan kepentingan satu pihak. Sikap begitu akan melahirkan kebijakan memihak, otomatis akan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan,"sebutnya.
Ia juga menyebut, hal ini bisa mengarah ke kebuntuan yang berefek pada kekacuan serta kegaduhan yang meluas. Atau penyelesaian dengan cara yang baik.
"Dalam sebuah organisasi ada kebijakan yang dijalankan atas dasar AD ART dan PO. Dan ada kebijaksanaan yang dilahirkan melalui kebijaksanaan yang arif tanpa keberpihakan yang memecah belah namun bisa melahirkan solusi yang baik pada semua pihak,"tambahnya bijak.
Menurutnya, tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan jika semua pihak menyepakati melahirkan keputusan yang baik buat semua.
Ketum KONI yang mengeluarkan SK terbaru untuk perpanjangan kepengurusan KONI Sumbar 2021-2025 di bawah kepemimpinn Roni Pahlawan cs tentu memiliki dasar.
Sikap Dispora Sumbar yang menolak SK tersebut dan bersikukuh bahwa masa jabatan Roni sudah habis dan Diaspora harus mengunci anggaran tambahan tentu juga beralasan kuat.
Pun, pendapat mantan Ketum KONI Sumbar yang menyebut SK tersebut illegal tentu memiliki alasan sendiri yang kuat.
Namun yang dibutuhkan KONI Sumbar saat ini ; tentu bukan kebuntuan, bukan adu ego, bukan pembenaran sepihak.
Yang dibutuhkan KONI Sumbar saat ini adalah solusi, jalan keluar ; bagaimana Musprov bisa diselenggarakan sesegera mungkin.
Siapa yang akan menyelenggarakan? Tentu di sini, ada kesepakatan dan dalil serta ataupun aturan yang menguatkan untuk menentukan siapa penyelenggaranya.
Secara aturan, yang harus menyelenggarakan Musprov adalah kepengurusan KONI dibawah Roni Pahlawan. Karena masa kepengurusannya telah habis 28 Mei 2025 lalu, bisa saja masa kepengurusannya diperpanjang jika disepakati bersama dan diperkuat dengan hasil kesepakatan melalui musyawarah dan diperkuat dengan keputusan SK Koni Pusat.
Atau, disepakati tim yang terdiri beberapa orang di luar kepengurusan Roni melalui hasil musyawarah yang disepakati dan ditunjuk resmi.
Namun, jika disepakati bersama untuk merekomendasikan atau menerima perpanjangan kepengurusan Roni agar bisa menyelenggarakam Musprov mungkin itu baik.
"Saya melihat kebuntuan yang ditampilkan oleh pendapat dan sikap bernuansa tarik menarik kepentingan akan berujung tak baik bagi KONI. Mungkin ada pihak yang merasa diuntungan atas SK terbaru tersebut dan ada juga ada pihak yang diuntungkan jika bukan Tim Roni cs yang melaksankan Musprov,"tambahnya lagi.
Pendiri Sporty ini juga mencium ada pihak yang menarik kemenangan di awal dengan mengendalikan 'medan perang' melalui perebutan tim penyelenggara.
Menurutnya, Tim penyelenggara yang didominasi berasal dari satu pihak akan berpeluang mengendalikan alur Musprov hingga akhir.
Makanya, jika ada pihak yang berseberangan menganggap kubu Roni cs bukan bagian pihaknya akan menolak SK tersebut dan berharap dibentuk tim penyelenggara baru di mana mereka menyisipkan malah bila memungkinkan tim penyelenggara full dari pihak tersebut.
"Cara itu tak hanya akan kendalikan medan perang dan menekan pihak seberang tapi juga dengan mudahkan melahirkan aklamasi,"tutupnya.
Pax Alle mengaku sedih jika pratik-pratik sejenis ini masih dipakai lagi. Menurutnya cara tersebut tidak sportif. (*)
Keterangan :
William Nursal Devarco ( Pax Alle)
Pendiri *SPORTY* Komunitas Solidaritas Peduli OlarRaga atau SPOR community
.jpg)
0 Komentar