INDSATU - Direktur Eksekutif lembaga konsultan politik Charta Politik Indonesia, Yunarto Wijaya, menanggapi sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang terang-terangan menyanggupi untuk bertanggung jawab mengenai utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh.
Menurutnya, sikap Prabowo belum tentu berarti menjaga hubungan baik dengan Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang notabene meresmikan sekaligus membangga-banggakan proyek tersebut.
"Saya enggak bisa baca isi hati Pak Prabowo jika dikaitkan dengan Pak Jokowi," kata Yunarto, dikutip dari tayangan Kompas Petang yang diunggah pada Selasa (4/11/2025) kemarin.
Namun, Yunarto mendesak Prabowo untuk segera meminta menteri terkait memberikan penjelasan mengenai statement tanggung jawab tersebut.
Meski pernyataan Prabowo terkesan optimis, menurut Yunarto, tetap saja uang yang dipakai untuk melunasi utang Whoosh adalah uang rakyat.
"Tapi yang jelas Pak Prabowo harus secepatnya meminta menteri terkait teknis untuk menjelaskan supaya tidak ada salah kaprah," jelas pria yang akrab disapa Toto itu.
"Kenapa? Betul Pak Prabowo kita lihat optimis, mengatakan 'tanggung jawab saya tidak usah ribut-ribut.' Tapi kan Pak Prabowo mengakui sendiri pada akhirnya, lewat uang siapa? Uang rakyat, uang pajak kita."
Kemudian, Yunarto menyoroti sikap presiden yang akhirnya ikut angkat bicara soal utang Whoosh.
Sebab, hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa penyelesaian polemik utang Whoosh tidak melalui skema Business-to-Business (B2B) sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan China dengan komposisi saham masing-masing 60 persen dan 40 persen.
Yunarto pun mewanti-wanti, ketika terindikasi bahwa proyek Whoosh diambil alih oleh negara, bukan lagi lewat skema B2B, maka ada pertanggungjawaban terkait uang rakyat yang dipakai.
"Nah, pertanyaannya adalah ketika presiden harus turun gunung, apakah ini artinya penyelesaiannya memang tidak lagi lewat skema B2B dan kemudian diambil alih negara?"
"Kalau itu yang terjadi, artinya ini kontradiktif dengan penjelasan beberapa pihak yang merasa permasalahan ini dianggap urusan bisnis biasa saja."
"Dan ketika itu terjadi, ini kan terkait dengan pertanggungjawaban terhadap uang rakyat."
Selanjutnya, Yunarto tetap menghargai Prabowo yang menurutnya berusaha menunjukkan optimisme melalui pernyataan tanggung jawab soal beban utang Whoosh.
Akan tetapi, menurut Yunarto, sering ada kontradiksi dalam pernyataan Prabowo.
Dalam konteks ini, statement Prabowo tanggung jawab utang Whoosh tetapi mengakui dengan memakai uang rakyat, dinilai kontradiktif dengan pernyataan Prabowo yang berkali-kali menegaskan jangan sampai ada kebocoran uang negara.
"Ya kadang kala Pak Prabowo ini kita hormati ya, semangatnya, niat baiknya untuk membangun optimisme, tapi kontradiksi seringkali muncul," papar Yunarto.
"Ketika Pak Prabowo mengatakan, 'Uang negara jangan sampai terjadi kebocoran.' Kebocoran itu bukan hanya soal korupsi, bukan sekedar masalah tidak efisien saat dipakai oleh pemerintah daerah."
Yunarto menegaskan, kebocoran uang negara itu juga bisa berasal dari proyek-proyek negara yang memakan anggaran besar, termasuk Whoosh atau IKN.
"Kebocoran itu salah satunya harus kita cari juga akar-akarnya dalam banyak proyek, seperti Whoosh, IKN, dan sebagainya," ujar Yunarto.
Sehingga, seharusnya Prabowo lebih fokus untuk mencari akar masalah dari kebocoran uang negara tersebut, tak terkecuali mengusut polemik kereta cepat ini.
"Jadi, saya sepakat, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana mencari akar masalah," tuturnya.
"Lalu, kita belajar dari pengalaman presiden, rezim, dan kepemimpinan sebelumnya, tentang mana yang bisa diteruskan dan mana yang tidak."
"Itu yang jadi catatan penting saya."
Yunarto pun mengungkapkan harapan, agar Prabowo nantinya menjadi presiden yang tanpa beban, tak hanya dalam menghadapi mafia politik tetapi juga mengatasi utang budi politik.
"Saya sangat berharap, Pak Prabowo pada akhirnya adalah presiden yang betul-betul tanpa beban," harap Yunarto.
"Ketika beliau bisa gebrak meja, berteriak lantang mengenai kebocoran negara tanpa beban, saya berharap itu betul-betul bisa dilaksanakan baik dalam konteks bukan hanya menghadapi mafia, tapi juga utang budi politik."
"Termasuk bagaimana memposisikan dirinya terhadap menteri maupun parpol, termasuk kepada mantan presiden sekalipun."
Keterangan foto: PERESMIAN STASIUN TANAH ABANG BARU - Presiden Prabowo Subianto memberikan kata sambutan saat acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025). Presiden Prabowo meresmikan Stasiun Tanah Abang dengan nilai proyek lebih dari Rp309 miliar yang mencakup pembangunan gedung stasiun baru dengan luas bangunan 18.150 meter persegi dan jalur eksisting sepanjang 1.489 meter single track, serta penambahan dan pengembangan berbagai fasilitas penunjang sehingga mampu melayani penumpang 300 ribu orang perhari. Tribunnews/Jeprima (*)
Sumber : TRIBUNNEWS.COM.
0 Komentar