INDSATU — Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah, guna mendukung pelaksanaan program prioritas (direktif) Presiden Prabowo Subianto dan Asta Cita, Kamis (15/01/2026), di Hotel Pullman Jakarta Central Park.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Solok Dr. (H.C) Jon Firman Pandu, SH, yang didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Solok, Nafri, ST, MT, M.Sc.
Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Andi Baso Indra Paharuddin, menyampaikan bahwa Rakornas Sinergi Ditjen Polpum ini diikuti oleh sekitar 1.000 peserta, yang terdiri dari Bupati, Wali Kota, Sekretaris Daerah (Sekda), serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dari seluruh Indonesia.
Menurutnya, Rakornas ini bertujuan untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung program direktif dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Rakornas ini merupakan upaya memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional Indonesia,” ujar Andi Baso saat membacakan sambutan pembukaan Rakornas Sinergi Ditjen Polpum Kemendagri.
Ia menambahkan sinergi tersebut merujuk pada amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yang selanjutnya akan dielaborasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Oleh karena itu, hasil Rakornas diharapkan menjadi rujukan program Kesbangpol sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum di daerah, dengan dukungan Bappeda/Bapelitbang sebagai perencana pembangunan daerah.
Rakornas Sinergi ini dibagi ke dalam tiga sesi utama, yakni pembahasan arah kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam mendukung stabilitas sosial politik di daerah.(*)
0 Komentar