INDSATU - Proses negosiasi pemerintah Indonesia untuk membebaskan dua kapal milik Pertamina International Shipping yang tertahan di Selat Hormuz mendapat sorotan tajam dari kalangan pakar kemaritiman.
Pakar kemaritiman Siswanto Rusdi menilai upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah berjalan sangat lamban dan kurang efektif dalam memahami dinamika politik Iran.
Dalam wawancara khusus pada program On Focus Tribunnews yang dikutip dari kanal YouTube Tribunnews, Jumat (24/4/2026), Siswanto menyoroti adanya kelemahan mendasar dalam pendekatan diplomasi Indonesia terhadap Iran, khususnya di lingkungan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Ia menilai para diplomat Indonesia belum memahami karakter sistem politik Iran yang sangat terpusat pada otoritas Pemimpin Agung.
“Pejabat Kemlu, diplomat kita tidak mengerti karakter Iran ini. Iran itu apa-apa tergantung kepada Pemimpin Agungnya, bukan sekadar Presiden atau Menteri Luar Negeri,” ujar Siswanto.
Menurutnya, pengambilan keputusan strategis di Iran, termasuk yang berkaitan dengan militer dan kebijakan luar negeri, tidak berada di tangan lembaga eksekutif biasa, melainkan berada di bawah kendali Pemimpin Agung.
Siswanto juga mengkritik pernyataan Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang sebelumnya menyebut adanya ketidaksinkronan di internal Iran. Ia menilai pandangan tersebut tidak tepat jika melihat struktur kekuasaan di negara tersebut.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa hubungan Indonesia dan Iran masih memiliki hambatan historis yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.
Salah satunya adalah penahanan kapal Iran oleh Indonesia beberapa tahun lalu yang hingga kini belum tuntas.
“Kita pernah menahan kapal Iran, merampas isinya, lalu mau dilelang. Itu diperbaiki dulu. Kita harus memperlihatkan niat baik kalau mau baikan,” jelasnya.
Pernyataan ini menyoroti pentingnya pendekatan diplomasi yang lebih sensitif terhadap struktur politik negara lain, sekaligus menekankan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya bergantung pada jalur formal, tetapi juga pada pemahaman konteks dan rekam jejak hubungan bilateral.
(*)
.jpg)
0 Komentar