INDSATU – Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, mendorong perubahan arah pembangunan daerah agar tidak lagi bertumpu pada kemampuan fiskal pemerintah semata. Menurutnya, percepatan pembangunan Sumbar perlu didukung kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan diaspora Minangkabau yang tersebar di berbagai daerah maupun negara. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Forum Silaturahmi Minangkabau Diaspora Network Global (MDNG) 2026 di Auditorium Universitas YARSI, Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Muhidi menilai diaspora Minang memiliki potensi besar yang dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Sinergi antara perantau, pelaku usaha, dan pemerintah diyakini mampu memperkuat daya saing Sumatera Barat di tingkat nasional maupun global. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta memanfaatkan peluang kolaborasi untuk mengoptimalkan pembangunan di berbagai sektor.
Ia juga menyoroti sejumlah komoditas unggulan Sumbar yang dinilai belum memberikan nilai tambah maksimal bagi masyarakat. Komoditas seperti gambir, kakao, kopi, kayu manis, sawit, dan berbagai hasil pertanian lainnya perlu didorong menuju industrialisasi modern agar tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi berkembang menjadi produk bernilai tinggi yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.
Selain penguatan sektor ekonomi, Muhidi menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Menurutnya, investasi di Sumatera Barat harus tetap memperhatikan nilai sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Persoalan strategis seperti tanah ulayat, katanya, perlu diselesaikan melalui musyawarah dan semangat “saiyo sakato” yang menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Minang.
DPRD Sumbar, lanjut Muhidi, berkomitmen memperkuat regulasi dan pengawasan guna menghadirkan kepastian hukum bagi investor tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendukung pembangunan yang berpihak kepada masyarakat nagari.
Dalam forum itu, Muhidi turut memperkenalkan konsep pembangunan kolaboratif berbasis jaringan yang disebut model “Bintang Laut”. Konsep ini menempatkan pembangunan daerah sebagai hasil kerja bersama antara nagari, perantau, pemerintah, dan pelaku usaha, sehingga ekonomi Sumbar menjadi lebih fleksibel, adaptif, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan global.
Ia juga mengusung gagasan investasi berbasis adat sebagai ciri khas pembangunan Sumatera Barat. Dalam konsep tersebut, tanah ulayat tidak dipandang sebagai hambatan investasi, melainkan sebagai bagian dari sinergi sosial yang melibatkan ninik mamak, masyarakat nagari, dan investor untuk mencapai manfaat bersama.
Sementara itu, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa Minangkabau merupakan etnis terbesar keenam di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 6,7 juta jiwa serta memiliki jejak sejarah yang kuat di tingkat nasional maupun internasional. Banyak tokoh Minang yang berperan sebagai ulama, pejuang kemerdekaan, hingga pemimpin bangsa.
Mahyeldi menyebut sejumlah tokoh Minang yang dikenal luas, seperti Raja Baginda, Ahmad Khatib Al Minangkabawi, serta tokoh nasional seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka. Ia juga mengungkapkan bahwa 21 dari 200 Pahlawan Nasional Indonesia berasal dari Minangkabau atau keturunannya, sementara tiga dari empat pendiri Republik Indonesia merupakan putra Minang. Menurutnya, fakta tersebut menunjukkan besarnya kontribusi masyarakat Minangkabau dalam perjalanan bangsa sejak masa kemerdekaan hingga saat ini.(*)
.jpg)
0 Komentar