Gerindra Beri Kode soal Wapres Pengganti Gibran, Partai Pengusung Prabowo Punya Hak Mengajukan Nama

INDSATU  - Partai Gerindra mengisyaratkan calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka, berasal dari partai politik pengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, mekanisme penentuan wapres pengganti Gibran harus mengacu pada ketentuan konstitusi.


Dia pun meminta publik mencermati aturan yang mengatur mekanisme pengusulan calon wapres untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.


"Anda baca ya konstitusi ya, sudah ada aturan," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).


Aturan yang dimaksud Habiburokhman merujuk pada Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).


Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa pengusulan 2 (dua) calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden. Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari 1 (satu) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.


Habiburokhman juga mengingatkan agar jabatan wapres tidak dibiarkan kosong terlalu lama.


Menurutnya, keberadaan wapres penting untuk mendukung jalannya pemerintahan, terlebih terdapat sejumlah agenda kenegaraan yang membutuhkan peran wakil presiden.


"Jabatan ini enggak boleh terlalu lama di kosongkan. Ya, walaupun waktunya tenggat waktunya 60 hari, tapi sebenarnya enggak boleh terlalu lama," katanya.


"Karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita kan fakta konstitusionalnya ya, jabatan wapres kan bukan sekadar ban serep," tandasnya.


Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Periode 2024-2026, Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan berhenti dari jabatannya melalui tayangan kanal YouTube Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026). 


Dalam pernyataan pengunduran dirinya, Gibran membantah bahwa keputusan melepas kursi wakil presiden berkaitan dengan persoalan ijazah. Ia memastikan seluruh berkas riwayat pendidikannya telah lengkap dan sudah diserahkan ke pengadilan. 


“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan," ujar Gibran.


Terkait polemik tersebut, ia berharap sistem ketatanegaraan dan birokrasi ke depan dapat memberikan kepastian yang lebih baik bagi publik. 


“Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi. Karena demokrasi perlu ditata lebih baik. Administrasi pemerintah juga harus bisa semakin memberi kepastian," katanya.


Gibran menyampaikan bahwa keputusan mundur diambil dengan penuh kesadaran setelah melalui pertimbangan panjang. 


“Oleh sebab itu, hari ini 12 November 2026, setelah melalui pertimbangan panjang dan matang dengan penuh kesadaran serta kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat," ucapnya.


Proses Penggantian Wapres Berjalan di MPR


Wacana mengenai sosok pengganti Gibran mencuat setelah Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).


Surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.


Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri. Ia menyebut keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.


Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan, lembaganya akan menindaklanjuti pengunduran diri tersebut melalui mekanisme konstitusional.


Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.


Kedua calon tersebut harus berasal dari usulan Presiden dan dipilih oleh MPR dalam sidang paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.


Muzani juga menyampaikan bahwa Presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon pengganti.


MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas tahapan pengisian jabatan tersebut, termasuk penjadwalan sidang paripurna dan pembentukan tim verifikasi calon.


Dengan demikian, proses penggantian Gibran tidak hanya menjadi persoalan administratif dan ketatanegaraan, tetapi juga berpotensi menjadi momentum penting dalam konfigurasi politik koalisi pemerintahan Prabowo.


Komposisi wakil presiden berikutnya akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keseimbangan kekuatan antarpartai pendukung pemerintah hingga menjelang Pilpres 2029.


Pilihan Prabowo nantinya bukan sekadar menentukan sosok pendamping presiden, melainkan juga memperlihatkan arah pembagian kekuasaan dan strategi politik koalisi dalam beberapa tahun mendatang.(*)


Posting Komentar

0 Komentar

Selamat datang di Website www.indsatu.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred : Yendra