Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 8 ayat (2), MPR akan menggelar sidang pemilihan Wapres selambat-lambatnya 60 hari. Wapres dipilih dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Sejumlah nama dikabarkan masuk dalam bursa cawapres baru, termasuk Ketua DPR Puan Maharani dan mantan capres Ganjar Pranowo. Keduanya adalah Ketua DPP PDIP.
Meski demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang dikenal sebagai UU MD3 bisa mengganjal Puan dan Ganjar.
Dalam penjelasan atas Pasal 4 huruf e UU MD3, disebutkan bahwa cawapres baru berasal dari partai yang pernah mengusung pasangan calon yang bersangkutan, dalam hal ini pasangan Prabowo-Gibran.
"Pengusulan 2 (dua) calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden. Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari 1 (satu) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden," demikian penjelasan Pasal 4 huruf e.
Sementara itu, Puan dan Ganjar bukan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berisi sejumlah partai pendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Lalu, apakah peluang Puan atau Ganjar untuk menjadi cawapres Prabowo sudah tertutup?
I Gde Pantja Astawa, guru besar hukum tata negara Universitas Padjadjaran (Unpad), menjelaskan bahwa tetap ada peluang Puan atau Ganjar dicalonkan sebagai pendamping baru Prabowo.
"Bila merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, maka ketentuan a quo tidak menegaskan bahwa 2 calon Wapres yang diusulkan oleh Presiden kepada MPR adalah berasal dari 1 (satu) parpol atau gabungan parpol yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden (seperti yg disebutkan dalam penjelasan atas Pasal 4 e UU MD3)" kata Gde ketika dihubungi Tribunnews, Kamis, (12/11/2026).
Gde berkata saat ini Prabowo dihadapkan oleh dua peraturan perundang-undangan dalam mengusulkan 2 calon Wapres kepada MPR, yaitu Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 4 e (berikut penjelasan atas Pasal 4 e) UU MD3.
Prabowo, menurut Gde, bisa memilih salah satu dari dua jenis peraturan perundang-undangan itu untuk dijadikan dasar dalam mengusulkan calon Wapres.
Akademisi Unpad itu mengingatkan adanya doktrin tertib hukum yang terwujud ke dalam asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu peraturan perundang-undangan lebih tinggi (dalam hal ini UUD 1945) mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah (dalam hal ini UU MD3),
"Maka Presiden bisa menggunakan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yaitu sepenuhnya tergantung pada kewenangan bebas Presiden untuk menentukan siapa dan dari parpol mana asal dua calon Wapres diusulkan oleh Presiden kepada MPR," kata Gde.
"Kewenangan bebas Presiden inilah yang dikenal sebagai diskresi dalam perspektif hukum administrasi negara. Dengan demikian, berdasarkan konstruksi hukum di atas, maka Puan Maharani dan/atau Ganjar Pranowo bisa diusulkan sebagai calon Wapres, satu dan lain hal tergantung sepenuhnya pada diskresi Presiden Prabowo," ujarnya menegaskan.
PDIP tanggapi peluang Puan jadi cawapres
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menanggapi munculnya nama Puan Maharani dalam bursa cawapres untuk menggantikan Gibran.
Bambang mengatakan peluang Puan untuk masuk dalam bursa calon pengganti Gibran sepenuhnya bergantung pada keputusan Prabowo.
Sebab, menurutnya, presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden yang nantinya akan dipilih sesuai mekanisme konstitusional.
"Wah, lah itu tanya Pak Presiden itu. Kalau enggak dimasukkan, Pak Presiden kan harus mengajukan dua nama. Kalau dua nama itu enggak dimasukkan oleh presiden, ya enggak bisa dipilih. Jadi kata kunci di Presiden, Pak," kata Bambang Pacul kepada wartawan, dikutip Jumat (13/11/2026).
Bambang juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan di internal PDIP mengenai kemungkinan Puan menggantikan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Ia menegaskan pihaknya memahami bahwa proses pengisian jabatan wakil presiden merupakan domain presiden.
"Sampai hari ini kita tidak pernah ada rembukan kayak begitu, Mas. Karena kita tahu bahwa itu domainnya Pak Presiden," ujarnya.
Meski demikian, Bambang tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk mendorong nama tertentu sebagai calon pengganti Gibran.
Namun, menurutnya, jika ada aspirasi semacam itu, komunikasi politik kemungkinan akan diarahkan kepada Presiden Prabowo maupun orang-orang di lingkaran pemerintahannya.
"Kalau toh ada keinginan-keinginan, pasti lobinya ke Pak Presiden atau sekitar Pak Presiden, toh," katanya.(*)

0 Komentar