Pengamat Prediksi Akan Ada Reshuffle setelah Wapres Terpilih: Orang Dekat Jokowi Siap-Siap Lengser

 


INDSATU  - Pengamat politik yang menjabat sebagai direktur lembaga riset Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, memprediksi akan ada reshuffle atau perombakan kabinet kembali setelah Wakil Presiden (Wapres) baru pengganti Gibran Rakabuming Raka terpilih.


Hal tersebut disampaikan Nando saat menanggapi desakan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, yang meminta Istana mensterilkan lingkaran inti Presiden Prabowo Subianto dari orang-orang yang disebut memiliki hubungan atau merupakan rekomendasi mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.


Listyo Sigit sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden, bersama tiga jenderal lainnya, yakni Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, dan Inspektur Jenderal Slamet Uliandi.


Setelah adanya kasus ini, muncul desakan bersih-bersih Istana tersebut untuk memastikan tidak ada pihak yang berpotensi menyusupkan kepentingan tertentu ke lingkungan terdekat Presiden lagi.


Di tengah huru-hara kasus penyadapan ini, Presiden Prabowo juga dihadapkan dengan pemilihan wakil presiden (Wapres) baru untuk menggantikan posisi Gibran.


Menurut Nando, setelah adanya Wapres baru nanti, reshuffle akan terjadi kembali.


Dia pun mewanti-wanti orang-orang dekat Joko Widodo (Jokowi) yang berada di Kabinet Prabowo agar siap-siap lengser.


"Menurut saya setelah terpilihnya wakil presiden akan dilanjutkan perombakan terhadap Kabinet Merah Putih. Anggota kabinet yang selama ini dekat atau bahkan direkomendasikan oleh Jokowi harus bersiap meninggalkan posisinya," ucap Nando saat dihubungi Tribunnews.com Solo, Sabtu (21/11/2026).


Termasuk juga, kata Nando, tiga mantan kader PSI yang lebih memilih bertahan di kabinet harus bersiap keluar dari lingkar kekuasaan. 


Tiga mantan kader PSI itu adalah Raja Juli Antoni, mundur dari posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI dan saat ini menjabat sebagai Menteri Kehutanan. 


Kemudian Isyana Bagoes Oka, mundur dari dari posisi Wakil Ketua Umum DPP PSI dan saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga).


Lalu Giring Ganesha, mundur dari keanggotaan PSI (mantan Ketua Umum) dan saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Kebudayaan.


"Prabowo butuh banyak posisi sebagai pengganti kursi wapres yang diberikan kepada kader Partai Gerindra," ujar Nando.


"Terutama untuk Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN yang pada masa Pilpres mengusung pasangan Prabowo-Gibran," imbuhnya.


Nando pun mengatakan bahwa Presiden diberikan keleluasaan untuk melakukan perekrutan dan penempatan orang-orang di sekitarnya.


"Sehingga kalau ada kecolongan murni merupakan kegagalan presiden itu sendiri," katanya.


Selain itu, kata Nando, Presiden memiliki perangkat dan institusi untuk melakukan screening terhadap para pembantunya dan orang di sekitarnya, sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal. 


"Seperti Intelijen dan keamanan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) yang sejak awal dilantik berada di bawah perintah dan kekuasaan presiden," ucap Nando.


"Perlu melakukan screening terhadap semua orang yang akan direkrut dan ditempatkan di sekitar Presiden tanpa mengistimewakan karena pernah menjabat posisi penting," tegasnya.


Sekadar informasi, berdasarkan laporan terbaru dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Listyo Sigit diduga memberikan perintah sekaligus sebagai end user penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh.


Dalam kasus ini, Listyo Sigit juga diduga menerima laporan harian hasil penyadapan dari eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada eks Kabagmon Polri Ahrie Sonta (AS) serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan.


Listyo Sigit berperan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Selain Presiden Prabowo, sejumlah target penyadapan Listyo Sigit di antaranya adalah lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik. Bahkan terhadap gubernur dan internal Polri sendiri.


Sejauh ini, dari empat tersangka, dua di antaranya telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan. Mereka adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, disanksi PTDH pekan lalu kemudian mengajukan banding. 


Lalu disusul oleh Irjen Pol Eko Hadi Santoso, yang disanksi PTDH dalam sidang etik pada Selasa, 17 November 2026. 


Sementara itu, Listyo Sigit dijadwalkan akan menjalani sidang etik pada pekan depan. Namun, belum ada pengumuman resmi tanggalnya. 


Adapun, satu tersangka lainnya, Irjen Pol Slamet Uliandi, belum dapat menjalani sidang etik karena masih dalam proses pemulihan kesehatan.


Istana Lakukan Evaluasi Berkala

Sementara itu, saat menjawab soal isu bersih-bersih Istana ini, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan bahwa Istana Kepresidenan secara berkala memang mengevaluasi orang-orang yang bekerja di lingkungan dekat Presiden Prabowo.


Evaluasi tersebut mencakup aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga profesional yang bekerja di sejumlah lembaga di lingkungan Istana.


"Kalau itu sudah otomatis kami berjalan," ujar Juri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).


Juri menjelaskan lingkungan Istana mencakup Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).


Menurut dia, pemeriksaan dan evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja di dekat Presiden merupakan hal yang biasa dilakukan.


"Baik PNS, maupun yang tenaga profesional kan. Kan kalau di KSP, Bakom itu kan banyak tenaga profesional. Ya hal yang wajar saja kalau kita evaluasi setiap saat," sambung Juri.


Meski menyebut evaluasi berjalan secara otomatis, Juri tidak merinci apakah sudah ada personel tertentu yang dicopot atau dinonaktifkan karena diduga memiliki keterkaitan dengan Listyo Sigit.


Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, meminta Istana Kepresidenan mengevaluasi dan menyisir ulang kebijakan pemerintah setelah terbongkarnya kasus dugaan penyadapan yang menyeret Listyo Sigit.


Sugiat mengkhawatirkan ada kebijakan pemerintah yang telah disusupi kepentingan kelompok tertentu sehingga tidak lagi sejalan dengan agenda Presiden Prabowo.


"Karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, ini kebijakan-kebijakan ini (agar) disisir kembali," ujar Sugiat dalam rapat bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).


Ia meminta Istana menelusuri kemungkinan adanya kebijakan yang telah dipengaruhi pihak-pihak tertentu melalui informasi yang diduga diperoleh dari aktivitas penyadapan.


"Apakah ada kebijakan-kebijakan yang telah terkena sabotase, telah terkena penyusupan secara halus, sehingga ini ya menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya komplotannya Listyo Sigit Prabowo tadi? Supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya kan," tutur Sugiat.


Menurut Sugiat kemungkinan penyusupan kepentingan tersebut perlu diwaspadai, termasuk dalam proses penyusunan peraturan presiden (perpres).


Ia menduga hasil penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit dan pihak-pihak lain berpotensi dimanfaatkan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Sugiat pun menilai kasus tersebut tidak boleh dianggap remeh.


Ia meyakini informasi hasil penyadapan tidak mungkin hanya disimpan tanpa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.


"Pasti sudah digunakan untuk macam-macam. Apakah untuk melemahkan kebijakan Presiden, menyabotase kebijakan Presiden, atau bahkan untuk yang lebih parah lagi berusaha untuk katakanlah makar tadi," tukas Sugiat.


Sugiat kemudian mengaitkan kekhawatirannya dengan pernyataan Presiden Prabowo yang pernah menyinggung persoalan birokrasi ketika mengambil keputusan.


"Dua tahun pemerintahan berjalan ini kan pasti sudah ada banyak kebijakan Presiden. Sebetulnya kan Pak Presiden pernah curhat ini di DPR bahwa pada saat Paripurna DPR beliau mengatakan inilah kadang-kadang birokrasi. Pas mau teken-teken itu di sore hari ketika yang mau neken itu sudah sangat letih kan," imbuhnya


Sugiat juga menyinggung persoalan oligarki yang menurutnya memiliki kemampuan beradaptasi dan menyusupkan kepentingan ke dalam kebijakan pemerintah.


Ia mengatakan kebijakan Presiden Prabowo pada dasarnya berorientasi pada Pasal 33 UUD 1945, yakni pemanfaatan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


Namun, Sugiat mengingatkan kepentingan kelompok oligarki dapat memengaruhi arah kebijakan apabila tidak diantisipasi.


"Kita rakyat kalah berkali-kali. Tapi selalu yang menang itu adalah, yang bertahan itu adalah oligarki-oligarki rakus," kata Sugiat.


Ia menilai kelompok oligarki memiliki kemampuan beradaptasi dengan berbagai kondisi politik sehingga kepentingannya dapat tetap masuk dalam proses pengambilan keputusan.


"Karena memang mereka punya kemampuan beradaptasi, punya kemampuan menyusup, punya kemampuan menginfiltrasi bukan hanya dalam konteks orang per orang tapi juga sampai menginfiltrasi kebijakan supaya kebijakan itu menguntungkan mereka," tuturnya.(*)



Posting Komentar

0 Komentar

Selamat datang di Website www.indsatu.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred : Yendra