PKS Tanya Langsung Ke Kapolri Suyudi Ario Seto : Hasil Sadapan Itu Larinya Kemana? , Apakah Di Berikan Kepada Orang - orang Tertentu Di Republik Ini ?



INDSATU - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia.

Politikus senior PKS tersebut meminta kepolisian mengungkap secara transparan ke mana informasi hasil penyadapan itu dialirkan serta siapa saja pihak yang menerimanya.


Desakan tersebut disampaikan Habib Aboe usai mengikuti Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).


Dalam keterangannya, Habib Aboe mempertanyakan apakah data hasil penyadapan tersebut hanya disimpan oleh para tersangka atau justru diserahkan kepada kelompok politik, pihak tertentu di dalam negeri, maupun pihak luar negeri.


“Saya ingin bertanya secara tegas, hasil sadapan itu larinya ke mana? Apakah informasi tersebut hanya berhenti di tangan para tersangka, atau diberikan kepada kelompok politik maupun orang-orang tertentu di republik ini? Atau justru dikirim ke luar negeri? Siapa saja yang menikmati dan menggunakan data hasil sadapan tersebut?” kata Habib Aboe.


Di sisi lain, Habib Aboe turut menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang telah mengungkap perkara tersebut dan mengamankan para tersangka. Meski demikian, ia mengingatkan agar proses penyidikan tidak berhenti hanya pada pelaku lapangan yang sudah tertangkap.


Menurutnya, kepolisian perlu menelusuri secara menyeluruh jaringan yang terlibat, mencakup pihak yang diduga mengendalikan aksi penyadapan, motif di baliknya, hingga pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari informasi tersebut.


“Saya mengapresiasi keberanian Kapolri mengungkap dan menangkap para pelaku. Ini semangat Bhayangkara yang patut kita dukung. Tetapi jangan berhenti pada pelaku yang sudah ditangkap. Bongkar sampai ke akar-akarnya, telusuri siapa yang mengendalikan, apa motifnya, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari informasi tersebut,” tegasnya.


Habib Aboe menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang menyangkut langsung keamanan nasional serta stabilitas jalannya pemerintahan.


Oleh karena itu, ia menegaskan tidak boleh ada pihak mana pun yang secara melawan hukum memata-matai, mengintervensi, ataupun mengendalikan informasi strategis milik Presiden dan negara.(*)

Posting Komentar

0 Komentar

Selamat datang di Website www.indsatu.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred : Yendra