INDSATU - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak wacana pembentukan jabatan Menteri Kepolisian. Ia menilai, lebih baik menjadi petani dibanding harus melihat institusi Polri berada di bawah kementerian.
Pernyataan tersebut disampaikan Listyo Sigit saat Rapat Kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026), menanggapi usulan penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.
“Kalau pun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” kata Kapolri.
Menurut Listyo Sigit, penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan institusi kepolisian dan sistem ketatanegaraan. Ia menegaskan menolak konsep tersebut di hadapan seluruh jajaran dan anggota legislatif.
“Saya tegaskan di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian,” tuturnya.
Kapolri menilai, menempatkan Polri di bawah kementerian sama artinya dengan melemahkan institusi Polri, negara, serta Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas kepolisian.
“Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden,” ujarnya.
Bahkan, Listyo Sigit menyatakan lebih memilih dicopot dari jabatannya dibanding harus memimpin Polri yang berada di bawah struktur kementerian.
“Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” katanya.
Atas sikap tersebut, Kapolri meminta seluruh jajaran Polri untuk tetap menjaga marwah institusi dan berjuang mempertahankan posisi Polri sebagai lembaga yang berada langsung di bawah Presiden.
“Saya minta kepada seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” ujarnya.(*)
0 Komentar