TAMAN BUDAYA DAN KEKUASAAN YANG KEHILANGAN PERADABAN Esai Politik Kebudayaan, Kritik Institusional, dan Manifesto Pemulihan Ingatan

Oleh: Rizal Tanjung

INDSATU - Taman Budaya tidak pernah lahir dari hasrat untuk menghibur. Ia lahir dari ketakutan terdalam sebuah bangsa: takut kehilangan ingatan. Ia dibangun sebagai alat politik kebudayaan—instrumen negara untuk memastikan bahwa tradisi tidak dilumat oleh zaman, bahwa identitas tidak kalah oleh pasar, dan bahwa peradaban tidak direduksi menjadi tontonan.

Karena itu, ketika Taman Budaya berubah menjadi panggung hiburan, yang runtuh bukan sekadar program atau manajemen. Yang runtuh adalah politik kebudayaan negara itu sendiri.

Di Sumatera Barat hari ini, Taman Budaya berdiri megah tetapi kehilangan mandat ideologisnya. Ia ramai, tetapi tidak berakar. Ia aktif, tetapi tidak berpihak. Ia penuh acara, tetapi miskin makna. Dalam dunia kebudayaan, ketidakberpihakan adalah bentuk kekerasan paling halus.

Dari Labor Kebudayaan ke Alun-Alun Kekuasaan

Taman Budaya sejatinya adalah labor peradaban: tempat tradisi diteliti, dirawat, diperdebatkan, dan diwariskan. Ia bukan sekadar ruang pentas, melainkan ruang produksi pengetahuan budaya. Randai, saluang, dendang, silek, kaba—semuanya adalah arsip hidup Minangkabau, bukan sekadar hiburan akhir pekan.

Namun yang kini terjadi adalah pergeseran paradigma yang fatal. Kebudayaan diturunkan derajatnya menjadi event. Tradisi diperas menjadi tontonan. Nilai dilipat menjadi agenda tahunan.

Taman Budaya mulai berfungsi seperti alun-alun kota:

ramai di akhir pekan,

sunyi dalam pemaknaan,

meriah dalam laporan,

kosong dalam peradaban.

Banyak lampu, sedikit cahaya.

Negara yang Salah Memahami Kebudayaan

Dalam politik kebudayaan, negara tidak boleh netral. Negara harus berpihak—kepada yang rapuh, yang terancam punah, yang tidak punya daya tawar pasar. Karena yang kuat selalu menemukan panggungnya sendiri, tetapi tradisi hanya bisa hidup jika dilindungi secara sadar.

Namun negara—melalui Taman Budaya—justru tergoda menjadi penyelenggara keramaian. Kebudayaan diperlakukan seperti sektor hiburan. Keberhasilan diukur dari jumlah penonton, bukan dari regenerasi. Dari viralitas, bukan dari keberlanjutan.

Ini bukan kebetulan. Ini lahir dari cara berpikir birokratis yang keliru:

bahwa kebudayaan harus menarik,

bahwa tradisi harus mengikuti selera,

bahwa peradaban harus tunduk pada pasar.

Padahal pasar tidak pernah peduli pada ingatan.

Pasar hanya mengenal konsumsi, bukan kesinambungan.

Depolitisasi Kebudayaan: Strategi Kekuasaan yang Paling Aman

Ketika kebudayaan direduksi menjadi hiburan, sesungguhnya sedang terjadi depolitisasi kebudayaan. Tradisi dilucuti dari daya kritiknya. Ia dijinakkan. Dibuat aman. Dibuat tidak menggugat.

Randai tidak lagi dibaca sebagai kritik sosial.

Kaba tidak lagi dipahami sebagai filsafat hidup.

Silek tidak lagi dimaknai sebagai etika tubuh dan martabat.

Semua disulap menjadi pertunjukan yang patuh.

Inilah politik kebudayaan paling berbahaya: bukan pelarangan, tetapi pengosongan makna. Bukan pembungkaman, tetapi pengalihan perhatian.

Taman Budaya sebagai Alat Legitimasi, Bukan Ruang Rakyat

Dalam kondisi ini, Taman Budaya tidak lagi menjadi ruang publik kritis, melainkan alat legitimasi kekuasaan. Ia bekerja untuk laporan, bukan untuk rakyat. Untuk citra, bukan untuk peradaban.

Kebudayaan lalu direduksi menjadi:

kalender acara,

spanduk kegiatan,

dokumentasi seremonial.

Padahal kebudayaan adalah kerja panjang: riset, pemetaan, pembinaan, regenerasi, dan keberpihakan ideologis.

Ketika kesenian tradisional hanya mendapat sisa ruang dan sisa anggaran, sementara hiburan populer diayomi tanpa batas, itu bukan inovasi—itu pengkhianatan terhadap mandat sejarah.

Film, konser, dan hiburan komersial memiliki rumahnya sendiri: pariwisata, industri kreatif, media.

Taman Budaya bukan bioskop.

Bukan panggung promosi.

Bukan taman bermain kekuasaan.

Krisis Epistemik: Elit Kebudayaan Tanpa Pengetahuan Kebudayaan

Krisis ini berpuncak pada satu masalah mendasar: pengelola kebudayaan yang tidak memahami kebudayaan. Tradisi dikelola oleh mereka yang tidak membaca sejarahnya, tidak memahami filsafatnya, dan tidak berpihak pada keberlangsungannya.

Akibatnya, kebudayaan disederhanakan menjadi administrasi.

Nilai diperas menjadi laporan.

Peradaban dikecilkan menjadi proyek.

Padahal kebudayaan menuntut sikap.

Ia menuntut keberanian politik.

Ia menuntut pilihan ideologis.

Tanpa itu, Taman Budaya hanyalah kantor acara dengan nama yang terlalu besar.

Hiburan sebagai Kolonialisme Selera

Ketika hiburan populer mengambil alih ruang kebudayaan, kita sedang menyaksikan bentuk baru kolonialisme: kolonialisme selera. Yang lokal dianggap usang. Yang tradisional dianggap tidak laku. Yang dalam dianggap membosankan.

Ini bukan kemajuan. Ini penyeragaman.

Dan penyeragaman adalah musuh peradaban.

Bangsa yang menyerahkan kebudayaannya pada logika hiburan global sedang menggali kuburnya sendiri—dengan musik keras dan lampu warna-warni.

Manifesto Pemulihan Taman Budaya

Taman Budaya Sumatera Barat harus memilih dengan jujur dan tegas.

Jika ia ingin menjadi penjaga peradaban, maka ia harus:

Berpihak secara ideologis pada kesenian tradisional.

Menjalankan program jangka panjang, bukan event musiman.

Menjadikan riset dan dokumentasi sebagai fondasi.

Melakukan regenerasi pelaku tradisi secara serius.

Dipimpin oleh orang-orang yang memahami kebudayaan sebagai ideologi, bukan hiburan.

Jika tidak sanggup, maka lebih jujur bila namanya diubah: