INDSATU - Politikus PDIP, Mufti Anam bereaksi keras atas serangan Israel-Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Serangan yang dimulai pada Sabtu (28/2/2026) itu menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Mufti mendesak Indonesia keluar dari Board of Peace, lembaga bentukan AS yang dicanangkan untuk menyelsaikan konflik, termasuk di Gaza, Palestina.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi wilayah Pasuruan dan Probolinggo itu menyatakan Indonesia harus kembali pada prinsipnya yang non-blok dan bebas aktif.
"Negara non-blok yang berdiri di atas prinsip bebas aktif?
Atau negara yang perlahan secara sengaja menjual diri dan kemudian tersandera dalam pusaran Amerika?
Setelah Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran (bahkan sepulang Presiden kita pulang dari Amerika), sekarang saya bertanya: di mana posisi Indonesia hari ini?" tulis Mufti di Instagramnya @mufti.anam, pada Minggu (1/3/2026).
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Piagam (Charter) Board of Peace di sela World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss pada Kamis (22/1/2026).
Tanda tangan Prabowo sekaligus menandai Indonesia sebagai anggota pendiri (founding member) dewan perdamaian internasional tersebut.
Mufti mempertanyakan peran BOP dalam aksi serangan Israel-AS ke Iran. Terlebih, Presiden AS, Donald Trump, yang merupakan Ketua BOP, menjadi inisiator serangan yang menewaskan Khamenei, seorang pemimpin negara yang sah.
Terlebih, Indonesia merogoh uang yang tidak sedikit dalam keikutsertaannya di BOP.
Apakah kita tetap konsisten sebagai bangsa yang menjunjung perdamaian? Atau justru terjebak dalam forum-forum yang bernama “Board of Peace”, tapi realitasnya semakin menjauh dari kata damai?
"Fakta yang terjadi hari ini justru eskalasi perang, apakah kita masih berada di jalur yang benar? Ataukah kita sedang membayar mahal, secara politik dan anggaran, untuk sesuatu yang tidak memberi dampak nyata bagi kepentingan rakyat.
Rp 1 miliar USD uang rakyat yang sangat besar. Uang yang seharusnya bisa untuk pendidikan, kesehatan, pangan, dan desa," kata Mufti.
Demi prinsip non-blok dan kedaulatan bangsa, Mufti pun meminta Indonesia untuk mundur dari BOP.
"Indonesia sejak dulu dikenal sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika. Bung Karno mengajarkan kita berdiri tegak, bukan ikut arus. Bebas aktif, bukan bebas mengikuti.
Hari ini sudah terbukti BOP tidak lagi mencerminkan perdamaian dan tidak membawa manfaat sedikitpun. maka saya Mendesak agar Indonesia mundur dengan terhormat demi menjaga prinsip non-blok dan kedaulatan bangsa," pungkasnya.(*)
sumbe: Tribun Jakarta
0 Komentar