INDSATU — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai prinsip clean and good governance.
Hal itu disampaikan usai menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (2/4/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi.
Muhidi menyebut, pemeriksaan LKPD oleh BPK menjadi momentum penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. DPRD berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi Sumatera Barat sepanjang 2025, mulai dari bencana hidrometeorologi hingga tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, beberapa indikator makro menunjukkan capaian positif, seperti penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Sementara itu, Gubernur Mahyeldi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius guna memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Melalui entry meeting ini, diharapkan seluruh entitas pemeriksaan dapat mendukung kelancaran proses audit sehingga menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dan bertanggung jawab kepada masyarakat.(*)
0 Komentar