INDSATU — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menjadi salah satu dari 557 ketua DPRD se-Indonesia yang mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) dalam format retret nasional di Akademi Militer (Akmil) Magelang, pada 15 hingga 19 April 2026.
Muhidi, siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan guna memperkuat kapasitas kepemimpinan serta mempertajam kinerja DPRD dalam mengawal pembangunan dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Ia berharap kegiatan tersebut berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kita siap mengikuti retret ini, baik secara fisik maupun mental. Karena digembleng secara militer, jika berlari kita berlari. Jika ada pembekalan nilai-nilai kebangsaan, kita siap aktif dalam forum itu. Ke depan bisa lebih mengoptimalkan kinerja,” ujar Muhidi saat ditemui sebelum keberangkatan.
Program tersebut menitikberatkan pada pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal berjalan lebih efektif serta selaras dengan agenda nasional.
Selama lima hari pelaksanaan, peserta dibekali materi kepemimpinan strategis, wawasan kebangsaan, serta latihan kedisiplinan yang mengadopsi pola pembinaan militer. Kegiatan KPPD 2026 dibuka langsung oleh Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kapasitas pimpinan daerah.
Untuk diketahui, program tersebut diikuti 557 ketua DPRD se Indonesia, dan hasil kerjasama dengan Lemhannas RI serta berbagai asosiasi DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia.
Tujuan utama kegiatan ini adalah membentuk para pimpinan DPRD menjadi negarawan yang memiliki karakter kepemimpinan kuat, berintegritas, serta mampu menjalankan peran strategis dalam sistem pemerintahan nasional.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Ace Hasan Syadzily, mengatakan tujuan utama retret KPPD bagi ketua DPRD seluruh Indonesia adalah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, DPRD sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional memiliki peran strategis dalam fungsi penganggaran, pembentukan regulasi daerah, serta pengawasan jalannya pemerintahan. Karena itu, para pimpinan DPRD perlu memiliki pemahaman utuh terkait tujuan nasional dan wawasan kebangsaan.
Ia berharap kegiatan tersebut mampu membentuk pimpinan legislatif daerah yang berkarakter negarawan, berintegritas, serta memiliki perspektif kebangsaan yang kuat. (Ms/adv/ald/INDSATU)
0 Komentar