INDSATU - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang digelar di Lapangan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (27/4/2026).
Dalam keterangannya, Muhidi menekankan bahwa otonomi daerah tidak boleh hanya dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Lebih dari itu, otonomi harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
Menurutnya, sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama yang harus terus diperkuat. Ia menilai pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau hanya dapat tercapai melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, serta partisipasi aktif masyarakat.
Selain itu, Muhidi juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Barat. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan melalui pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, serta percepatan digitalisasi di sektor pendidikan. Di samping itu, kualitas tenaga pendidik, kurikulum, dan fasilitas belajar juga perlu terus ditingkatkan agar mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Di bidang ekonomi, Muhidi menegaskan pentingnya optimalisasi potensi lokal, khususnya melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menyebut UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah yang perlu didukung melalui kemudahan akses permodalan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta perluasan pasar.
“Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam mendorong kewirausahaan yang mampu membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muhidi menekankan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah harus berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar penyerapan anggaran. Ia mendorong reformasi birokrasi yang mampu menghasilkan program-program konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan penanggulangan bencana.
Ia juga menegaskan komitmen DPRD Sumbar untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar tetap selaras dengan program nasional, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang bertindak sebagai inspektur upacara, membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri. Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa otonomi daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif, mandiri, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutan tersebut juga disampaikan sejumlah fokus utama, di antaranya penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis hasil, peningkatan kemandirian fiskal daerah, serta penguatan kolaborasi antardaerah.
Usai pelaksanaan upacara, Mahyeldi kembali menegaskan bahwa esensi dari otonomi daerah adalah sejauh mana kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan otonomi daerah bukan diukur dari besarnya kewenangan, tetapi dari dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.(*)
Editor : Indsatu .id.
.jpg)
0 Komentar