INDSATU - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka keluar dari pemerintahan dapat mengubah peta hubungan politik Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Arifki, persoalan yang melibatkan Gibran tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan konstitusi, tetapi juga menyangkut kalkulasi kekuasaan serta konfigurasi politik menjelang Pilpres 2029.
Ia menilai, jika Gibran tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan, Prabowo berpotensi memiliki ruang lebih luas untuk melakukan konsolidasi politik dengan berbagai kekuatan.
"Jika Gibran keluar dari pemerintahan, Prabowo berpeluang mengurangi bayang-bayang politik Jokowi. Ini bisa menjadi momentum bagi Prabowo untuk membangun komunikasi yang lebih luas dengan berbagai kekuatan politik, termasuk tokoh-tokoh senior seperti SBY dan Megawati, maupun para ketua umum partai politik untuk mempersiapkan konfigurasi politik 2029," ujar Arifki dalam pesannya, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, Arifki mengingatkan, perubahan posisi Gibran juga dapat membawa konsekuensi bagi komunikasi politik pemerintahan Prabowo.
Selama ini, menurut dia, polemik seputar Gibran turut menyerap perhatian kelompok masyarakat sipil dan partai politik yang kritis terhadap pemerintah.
Ia menyebut Gibran sebagai "samsak politik" bagi pemerintahan Prabowo karena berbagai kritik terhadap wakil presiden tersebut berpotensi mengalihkan sebagian tekanan politik dari presiden.
"Banyak energi kritik dari masyarakat sipil maupun kelompok politik seperti PDIP, PKS, dan Demokrat terserap pada persoalan Gibran. Ketika Gibran tidak lagi berada di pemerintahan, bukan tidak mungkin tekanan politik justru akan lebih langsung diarahkan kepada Prabowo," katanya.
Arifki juga menilai partai-partai politik di parlemen memiliki perhitungan tersendiri terhadap posisi Gibran. Popularitas, usia yang relatif muda, serta nama besar Jokowi dinilainya dapat menjadi modal politik bagi Gibran dalam menghadapi persaingan menuju 2029.
Karena itu, ia berpandangan, partai-partai politik akan mempertimbangkan dampak politik dari setiap perkembangan yang terjadi terhadap posisi wakil presiden tersebut.
"Mereka tidak ingin Gibran justru mendapatkan keuntungan politik dari sebuah krisis. Apalagi jika situasi tersebut membuat popularitas dan ruang manuver politiknya semakin besar menjelang 2029. Karena itu, persoalan Gibran tidak bisa hanya dibaca sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari persaingan memperebutkan masa depan kekuasaan," jelasnya.
Arifki turut menyoroti sikap kritis PDIP dan Partai Demokrat terhadap polemik persyaratan pendidikan Gibran. Menurut dia, dorongan agar persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme DPR juga memiliki dimensi kalkulasi politik.
Ia menilai, apabila terjadi perubahan posisi wakil presiden, partai-partai di parlemen berpotensi memiliki kepentingan dalam menentukan arah dan figur dalam konfigurasi kekuasaan berikutnya.
"Dalam politik, tidak ada ruang kekuasaan yang benar-benar kosong tanpa diperebutkan," ungkap Arifki.
Di sisi lain, Arifki melihat kemungkinan keretakan hubungan Prabowo dan Jokowi juga dapat membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk membangun kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.
Menurut dia, dinamika politik setelah Pemilu 2024 belum sepenuhnya melahirkan oposisi yang konsisten. Ia menilai hubungan sejumlah partai politik dengan pemerintah masih memperlihatkan kompromi dan akomodasi.
"Bagi masyarakat sipil, pecahnya koalisi Prabowo-Jokowi justru bisa menjadi berkah karena membuka peluang lahirnya oposisi baru. Selama ini, fungsi oposisi belum maksimal dikelola oleh PDIP maupun kelompok politik lainnya yang terkadang masih menunjukkan sikap setengah hati terhadap pemerintah," ujar Arifki.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait gugatan atas Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Sementara itu, perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo juga menjadi bagian dari dinamika politik yang disebut dalam naskah analisis tersebut. Bareskrim Polri mengumumkan penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa izin, dan penghapusan data elektronik pada 3 November 2026.
Namun, perkembangan perkara hukum tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keretakan hubungan politik Prabowo dan Jokowi. Arifki menempatkan berbagai perkembangan itu dalam kerangka analisis mengenai kemungkinan perubahan konfigurasi politik nasional menjelang 2029.(*)
Foto: Tribunnews.com
.jpeg)
0 Komentar