INDSATU.COM – Kabupaten Solok, Sumbar, sempat heboh dalam beberapa hari terakhir. Kericuhan dalam sidang paripurna yang digelar diruang sidang DPRD Kab. Solok, pada Rabu, (18/8) lalu menjadi viral diberbagai media. Hampir seluruh stasiun Televisi nasional menanyangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh anggota DPRD Kab. Solok ini.
Pasca kejadian ini, sebagian besar masyarakat mengecam aksi anarkis yang dilakukan oleh para wakil rakyat Kabupaten yang dikenal sebagai pengahasil beras ternama. Hujatan hingga cacianpun menghiasi dinding media sosial sejak seminggu terakhir.
Puncaknya, Aliansi Mahasiswa Solok menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, (26/8) siang dikantor DPRD Kab. Solok. Salah satu tuntutan para demonstran ialah meminta Badan Kehormatan DPRD Kab. Solok untuk memproses para anggota dewan yang bertindak anarkis, hingga merusak aset DPRD.
Menyikapi dilema yang terjadi di Kabupaten Solok, Dodi Hendra selaku ketua DPRD bersama Wakil Bupati Solok, Jon Firman Pandu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kab. Solok, Hafni Hafis, Madra Indriawan dan Dendi, S.Ag, anggota DPRD Kab. Solok dari Fraksi PPP, mendatangi Polda Sumbar, pada Jumat, (27/8) malam.
“Iya, malam ini kita mendatangi Polda Sumbar dalam rangka konsultasi terkait aksi anarkis anggota DPRD Kab. Solok pada Rabu, (18/8) lalu. Ini kita lakukan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pandangan negatif yang diberikan kepada DPRD Kab. Solok,” ungkap Dodi Hendra kepada eranusantara.co, Jumat malam, di Mapolda Sumbar.
Tak hanya Wabub dan beberapa anggota DPRD, Dodi Hendra juga didampingi oleh Sekretaris Gerindra Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman dan penasehat hukumnya Vino Oktavia.(rilis/ind001
0 Komentar