INDSATU - Pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah kader Partai Gerindra pada Senin malam (8/9/2025) di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, memicu spekulasi politik.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menduga kuat bahwa pertemuan itu terkait dengan rencana reshuffle Kabinet Merah Putih yang disebut-sebut akan kembali terjadi dalam waktu dekat.
Menurut Refly, Prabowo kemungkinan besar meminta dukungan politik dari kader-kader Gerindra untuk langkah-langkah strategisnya ke depan. Ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa kader Gerindra sedang disiapkan untuk menduduki kursi menteri.
“Kira-kira apa yang dibicarakan oleh Prabowo? Barangkali yang diminta dari Partai Gerindra ada dua hal: dukungan terhadap langkah politiknya dan kesiapan kader menggantikan menteri-menteri yang akan diganti,” ujar Refly melalui kanal YouTube miliknya, Jumat (12/9/2025).
Refly menyebut nama Ferry Juliantono sebagai contoh nyata awal dari kemungkinan reshuffle tersebut.
Ferry yang merupakan kader Gerindra, sebelumnya diangkat menjadi menteri menggantikan Budi Arie, Ketua Umum Projo dan dikenal dekat dengan Presiden Jokowi.
“Aneh kan, ada Ketua Umum Projo yang jadi menteri di kabinetnya Prabowo. Tapi begitu dicopot, posisinya langsung diisi kader Gerindra. Ini sinyal kuat,” kata Refly.
Lebih lanjut, Refly menduga beberapa nama lain dari Partai Gerindra juga disiapkan masuk ke kabinet.
Ia menyebut Rahayu Saraswati dan Ahmad Dhani sebagai nama-nama yang potensial untuk ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
“Kita tidak tahu, jangan-jangan yang ditunjuk jadi Menpora adalah Saraswati atau Ahmad Dhani. Itu bukan hal mustahil,” ungkap Refly.
Nama-nama tersebut memang terlihat hadir dalam pertemuan tertutup tersebut, bersama sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra lainnya seperti Martin Tumbeleka, Andre Rosiade, dan Mulan Jameela. Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 20.00 WIB itu digelar secara tertutup tanpa liputan media.
Refly juga mengapresiasi langkah Prabowo yang memilih menggunakan rumah pribadinya untuk pertemuan politik, alih-alih menggunakan fasilitas negara.
“Saya senang karena pertemuan dilakukan di Kertanegara, bukan di Istana. Karena ini adalah urusan partai politik, bukan urusan kenegaraan,” jelasnya.
Namun demikian, ia tetap mengingatkan bahwa paspampres, fasilitas, dan layanan negara tetap melekat pada presiden sehingga tidak sepenuhnya bisa dilepaskan dari pembiayaan negara.(*)
Sumber : TRIBUNNEWS
0 Komentar