INDSATU - Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi mengungkapkan hal yang diduga menjadi penyebab dua kapal tanker minyak Pertamina, PIS VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih tertahan di Selat Hormuz.
The National Maritime Institute merupakan lembaga pengkajian kemaritiman independen yang didirikan di Jakarta pada Juli 2007 dengan konsentrasi pada bidang kepelabuhanan, pelayaran, kepelautan dan keamanan maritim.
Kata Siswanto, dua kapal Pertamina tersebut tidak berbendera Indonesia.
Kapal Gamsunoro berbendera Panama, sedangkan Kapal Pertamina Pride berbendera Singapura.
Sehingga, menurutnya seharusnya kedua negara itu yang aktif melakukan negosiasi dengan Iran supaya kedua kapal tersebut dapat melintas.
"Dari aplikasi pelacakan kapal Marine Tracker, itu kapal berbendera Panama, Gamsunoro. Kemudian yang satu lagi Pertamina Pride berbendera Singapura," kata Siswanto dalam podcast atau siniar Madilog yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Kamis (2/4/2026).
"Singkat cerita, ini kapal bukan kapal Indonesia, sehingga jurisdiksi negara bendera-lah yang harus lebih aktif dalam membebaskan kapal itu keluar dari Selat Hormuz."
Akan tetapi, menurut Siswanto, pemerintah Indonesia sudah telanjur turun meminta Iran mengizinkan kapal lewat Selat Hormuz.
Hal itulah, kata dia, membuat negosiasi dengan Iran tidak berjalan mulus dan kapal masih tertahan.
Sebab, Iran memandang Indonesia tidak bisa menegosiasikan kapal yang tidak memiliki benderanya.
"Kapal tidak berbendera Indonesia, jadi bukan kita [yang harus negosiasi], cuma pemerintah kadung kecebur. Akhirnya apa yang terjadi? Negosiasinya macet. Negosiasinya belum berhasil meloloskan kapal itu," ujar Siswanto.
"Karena kita bicara sebagai pihak dari Indonesia, tapi pihak Iran melihatnya, 'Ini kan kapal bukan bendera Indonesia, jadi ya sudah kita tahan dulu', kapal lain aja yang dikasih jalan."
"Dua kapal itu statusnya bukan kepentingan kita, walaupun menyandang nama Pertamina."
Menurut Siswanto, dua kapal tersebut masih belum bisa melintasi jalur laut vital yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab itu.
Akan tetapi, sudah banyak yang menggaungkan berita bahwa kapal tersebut sudah berhasil keluar dari Selat Hormuz.
"Sayangnya buzzer-buzzer Pertamina, buzzer Kementerian ESDM itu sudah mengglorifikasi kapal sudah keluar. Padahal, per jam kita hari ini, itu kapal masih di sana," jelas pria yang pernah menjadi koresponden untuk koran Lloyd's List, Inggris, ini.
Kerumitan dalam Ship Management
Lantas, Siswanto menjelaskan bahwa kedua kapal tersebut tidak bisa disebut 'milik' Pertamina.
Kata dia, istilah 'milik' dalam industri pelayaran adalah hal yang rumit dalam dunia ship management atau manajemen perkapalan.
Menurutnya, istilah yang tepat bukan 'milik', melainkan siapa yang mengoperasikannya alias operator.
Kata dia, operator kapal Pertamina Pride yang tidak berbendera Indonesia adalah Pertamina International Shipping yang entitasnya terdaftar di Singapura.
Padahal, Pertamina International Shipping sendiri adalah anak usaha Pertamina.
Selain itu, kapal ini belum tentu mengangkut muatan yang hanya diperuntukkan ke Indonesia, bisa juga muatan untuk pesanan negara lain.
Sementara, pemerintah juga tidak mengungkap muatan kapal tersebut apakah memang untuk Indonesia atau tidak.
Kerumitan dalam ship management inilah yang dikhawatirkan Siswanto tidak dipahami betul oleh pemerintah Indonesia sebelum melakukan negosiasi dengan Iran.
Siswanto bilang, jika terungkap muatan kapal bukan muatan milik Indonesia, maka sebaiknya pemerintah berhenti menegosiasikannya.
"Tapi, lagi-lagi pemerintah kita, entah tahu kerumitannya seperti ini atau tidak, kecebur gitu loh menjadi negosiatornya," jelas Siswanto.
"Kan sampai hari ini seperti ini yang kita lihat, harusnya yang mengurus adalah otoritas Singapura dan Panama. Singapura. Mereka yang harus lebih proaktif."
"Apalagi kalau betul-betul ketahuan itu muatannya bukan milik Indonesia. Menurut saya, lepas saja."
Masih Negosiasi
Pemerintah masih melakukan negosiasi dengan Iran terkait pelintasan dua kapal tanker Indonesia di Selat Hormuz.
Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Sugiono, bilang pemerintah masih bernegosiasi dengan Iran terkait pelintasan dua kapal tanker Indonesia di Selat Hormuz.
Meski sudah ada sinyal positif, pemerintah masih menanti tindak lanjut dari Iran.
"Ini masih dibicarakan, masih dinegosiasi. Ada sinyal positif, tetapi nanti kita lihat eksekusinya seperti apa," kata Sugiono kepada wartawan saat mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto kunjungan kenegaraan di Jepang, Senin (30/3/2026).
(Tribunnews/Rizki A.)
0 Komentar