INDSATU - Parlemen Filipina resmi menyetujui pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte pada Senin (11/5/2026).
Dikutip dari Reuters, sebanyak 257 anggota parlemen menyetujui pemakzulan putri mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte itu. Sementara 25 anggota menolak dan sembilan lainnya abstain.
Dalam keputusan tersebut, DPR Filipina menilai Sara Duterte diduga melakukan gratifikasi, korupsi, hingga rencana pembunuhan terhadap Presiden Filipina saat ini, Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.
Setelah disetujui di tingkat parlemen, proses pemakzulan akan berlanjut ke Senat
Jika dinyatakan bersalah, Sara berpotensi dicopot dari jabatannya sebagai wakil presiden, bahkan bisa dilarang mencalonkan diri sebagai pejabat publik seumur hidup.
Salah satu anggota parlemen pendukung pemakzulan, Bienvenido Abante, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan prinsip keadilan dan supremasi hukum.
“Rakyat Filipina berhak atas persidangan yang adil, imparsial, dan berlandaskan pada supremasi hukum,” katanya.
“Ini bukan soal 2028, ini bukan soal aliansi politik, ini soal apakah kita masih percaya bahwa tidak ada yang berada di atas hukum," sambung Abante, dikutip dari ABC News.
Sementara itu, tim kuasa hukum Sara Duterte meminta agar seluruh tuduhan dibuktikan di hadapan Senat sebagai pengadilan pemakzulan.
“Kami sepenuhnya siap membela Wakil Presiden di hadapan Senat yang bertindak sebagai pengadilan pemakzulan, di mana pihak penuntut wajib memenuhi beban pembuktian,” katanya.
Usulan pemakzulan terhadap Sara Duterte mencuat setelah pernyataannya pada 23 November 2024 dalam sebuah konferensi pers yang kontroversial. Ia sempat mengancam akan membunuh Presiden Marcos Jr, istrinya Liza Araneta, serta Ketua DPR Martin Romualdez.
"Saya telah berbicara dengan seseorang. Saya berkata, jika saya terbunuh, bunuhlah BBM (Ferdinand Marcos), (istri Bongbong) Liza Araneta, dan (Ketua DPR Filipina) Martin Romuladez. Ini tidak main-main, tidak main-main," ujarnya.
"Saya berkata, jangan berhenti sampai Anda (pembunuh bayaran) membunuh mereka, dan kemudian dia mengiyakan," sambung Sara.
Pernyataan tersebut langsung memicu peningkatan pengamanan oleh Komando Keamanan Presiden Filipina.
Ketegangan politik semakin meningkat ketika Ketua DPR Filipina memangkas anggaran kantor Wakil Presiden hingga hampir dua pertiga.
Sara juga sempat menyebut Marcos tidak kompeten dan mengaku pernah membayangkan “memenggal kepala Presiden”.
Meski begitu, konflik kedua keluarga ini disebut sudah berlangsung lama sejak masa Presiden Rodrigo Duterte yang menjalankan kebijakan perang terhadap narkoba secara keras.
Sebelumnya, DPR Filipina juga telah menyetujui pemakzulan Sara, namun Mahkamah Agung membatalkannya karena masalah prosedural. Kini, dengan keputusan terbaru, proses kembali dilanjutkan ke Senat untuk menentukan nasib politik Sara Duterte.
Jika Senat memutuskan bersalah, maka karier politik Sara sebagai salah satu figur kuat di Filipina dipastikan berakhir, termasuk peluangnya maju dalam pemilu 2028 yang sebelumnya cukup besar.
Foto : tangkap layar Live Streaming Kementerian Pendidikan Filipina(*)
0 Komentar