Dalam sidang tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada Noel atas kasus korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel menyatakan menerima putusan tersebut dan mengakui kesalahannya.
Namun, sesaat setelah persidangan selesai, Noel memanfaatkan momen konferensi pers untuk memberikan "alarm" politik kepada Presiden Prabowo Subianto.
Noel mengklaim akan ada peristiwa besar berupa eskalasi politik pada bulan Juni-Juli 2026 yang memiliki tujuan akhir untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut gerakan sipil, mahasiswa, buruh, hingga berbagai kelompok civil society telah selesai melakukan konsolidasi besar-besaran dan hanya tinggal menunggu satu momentum pemicu saja.
Noel mengaitkan prediksi gejolak sosial ini dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tertekan, ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah (menembus Rp18.000 per dolar AS) serta merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Noel menyarankan agar Presiden Prabowo memperkuat kepekaan politiknya dan merangkul kekuatan politik yang dinilainya loyal, seperti PDI Perjuangan (PDIP) dan barisan pendukung Habib Rizieq Shihab, demi meredam gejolak tersebut.
Pernyataan ini memicu respons luas dari berbagai pengamat dan partai koalisi pemerintah yang menilai stabilitas nasional masih dapat terjaga dan meminta publik untuk menyikapi informasi serta dinamika hukum ini secara jernih.(*)
0 Komentar