INDSATU – Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Pessel tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Pessel Darmansyah. Selanjutnya, Bupati Hendrajoni bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD serta undangan mengikuti secara langsung rangkaian sidang kenegaraan melalui siaran televisi dari Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Turut hadir Ketua DPRD Pessel Darmansyah bersama para Wakil Ketua DPRD, unsur Forkopimda, Sekda Pessel Zainal Arifin, para kepala OPD, serta pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
Sidang Tahunan MPR RI di Jakarta dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian rangkaian persidangan dilanjutkan dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang dipimpin pimpinan lembaga terkait. Sidang tersebut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah tokoh nasional juga tampak hadir, di antaranya Presiden ke-7 Joko Widodo serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dan Wakil Presiden ke-11 Boediono.
Dalam pidato pengantarnya, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menekankan pentingnya hubungan pusat dan daerah dalam membangun Indonesia. Menurutnya, otonomi daerah bukanlah dikotomi antara pemerintah pusat dan daerah, melainkan hubungan yang saling melengkapi.
“Daerah otonom dimaknai sebagai daerah yang mampu mengatur urusannya sendiri dengan kemandirian,” demikian salah satu pokok pemikiran yang disampaikan dalam sidang tersebut.
Sultan juga menyinggung perjalanan kepemimpinan nasional dari masa ke masa dengan berbagai capaian dan karakter kepemimpinannya. Ia menyebut Soekarno sebagai Bapak Proklamator, Soeharto sebagai Bapak Pembangunan, Megawati sebagai Srikandi Konstitusi, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Bapak Perdamaian, dan Joko Widodo sebagai Bapak Infrastruktur.
Persoalan kemandirian ekonomi turut menjadi catatan penting. Kekayaan sumber daya alam Indonesia, menurutnya, harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Upaya tersebut diibaratkan seperti mencabut duri dalam daging—meskipun menimbulkan rasa sakit, langkah itu tetap harus dilakukan agar persoalan yang selama ini dirasakan rakyat tidak terus berlanjut. (rls)
0 Komentar