INDSATU - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, MM, menunjukkan aksi nyata kepeduliannya terhadap masyarakat pinggiran.
Tidak sekadar melakukan kunjungan kerja formal, Muhidi turun langsung menemui serta menyerahkan bantuan kepada para petani dan pembudidaya perikanan di Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, pada Sabtu (12/9/2026).
Kehadiran politisi senior ini dinilai warga sebagai bukti nyata dari sosok pemimpin yang merakyat. Ia berkomitmen menjemput langsung aspirasi masyarakat yang selama ini jarang tersentuh di kawasan pelosok ibu kota provinsi.
Dalam pertemuan tatap muka tersebut, isu ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani menjadi topik utama.
Bungus Timur sendiri memegang peran strategis sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Kecamatan Bungus sekaligus pemasok utama ikan air tawar segar untuk kebutuhan masyarakat Kota Padang.Namun, potensi besar sektor pertanian dan perikanan ini dinilai belum didukung oleh infrastruktur yang memadai.
Warga mengeluhkan kondisi jalan usaha tani dan akses jalan utama desa yang sudah rusak parah selama puluhan tahun tanpa ada perbaikan.
“Kami sangat berharap kunjungan Ketua DPRD Sumbar ini bisa mendesak Pemerintah Kota Padang untuk lebih serius memperhatikan pembangunan di daerah pinggiran.
Jangan sampai pembangunan hanya terpusat di tengah kota, sementara wilayah pinggiran tertinggal. Ibarat anak daro (pengantin perempuan), wajahnya cantik dipoles, tapi kakinya penuh daki,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat setempat.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Drs. H. Muhidi, MM, menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan di kawasan pinggiran agar masuk dalam skala prioritas anggaran.
“Aspirasi mengenai infrastruktur jalan tani dan jalan utama ini akan menjadi catatan prioritas kami.
Bungus Timur adalah pilar penting ketahanan pangan Kota Padang. Sangat ironis jika daerah lumbung padi dan penyuplai ikan justru kesulitan mendistribusikan hasil panennya akibat jalan rusak,” tegas Muhidi.
Ia menambahkan bahwa pihak legislatif akan segera membangun komunikasi lintas pemerintahan untuk menyelesaikan ketimpangan infrastruktur tersebut.
“Kami di DPRD Provinsi akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang dan dinas terkait agar percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran ini bisa diintegrasikan, baik melalui APBD kota maupun dukungan program provinsi,” pungkasnya.
(Frengky/Yendra )
0 Komentar