“Ada yang tidak beres di Pemko Padang. Hal itu karena banyak kebijakan yang dikeluarkan pertama boleh sekolah dikeluarkan Pj Sekdako, lalu tunda sekolah tatap muka oleh dinas melalui surat edaran ya, belum lagi dari markopimnya,” ungkap Mahesa kepada covesia.com, Rabu (6/10/2021).
Lebih lanjut dia juga menyebutkan koordinasi di Pemko lemah. Karena kebijakan yang berganti-ganti tersebut merugikan masyarakat.
“Banyak orang tua yang mengeluh, untuk mulai pembelajaran tatap muka, orang tua diminta tanda tangani surat persetujuan dengan materai, jika anaknya 3 maka ada 3 matrai yang harus dibeli, namun sekolah tatap muka ditunda lagi,”jelasnya.
Kemudian Pemko memberlakukan sekolah tatap muka, namun dengan berpakaian bebas. Kok begitu, saat daring mereka disuruh berpakaian lengkap kenapa tatap muka mereka pakai pakaian bebas. “Tolong jangan plinplan dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Mahesa mengungkapkan kejadian seperti ini tidak pertama kali terjadi. Sebelumnya Pemko Padang juga pernah mengeluarkan izin beribadah di tempat ibadah, kemudian dicabut dan diizinkan lagi.
“Ini sering terulang kali di Pemko Padang. Kita minta walikota evaluasi dinas yang mengeluarkan kebijakan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Mahesa meminta Walikota harus tegas dalam mengeluarkan kebijakan dan instruksi. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaannya pada pemerintah dengan plin plannya pemerintah.
(lia/ind001)
0 Komentar