INDSATU - Pengamat politik sekaligus mantan dosen filsafat Universitas Indonesia (UI), Rocky Gerung, menyoroti keputusan Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Qodari menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI (KSP).
Dalam reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III, M Qodari resmi dilantik menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
Qodari menggantikan Letjen (Purn) TNI AM Putranto, dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala KSP.
Pengangkatan M Qodari menjadi Kepala KSP ditanggapi oleh Rocky Gerung.
Apalagi, Qodari dikenal sebagai salah satu loyalis Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Menurut akademisi kelahiran Manado, Sulawesi Utara 20 Januari 1959 tersebut, M Qodari memiliki gagasan merusak demokrasi.
Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih melalui pemilu, dengan prinsip utama yang meliputi kebebasan berpendapat, kesetaraan, dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan.
Rocky Gerung menyebut, gagasan M Qodari yang merusak demokrasi adalah ketika Direktur Eksekutif Indo Barometer itu menyiratkan dukungan agar Jokowi diperpanjang menjadi tiga periode.
M Qodari sebelumnya sempat menyuarakan ide wacana memasangkan Jokowi dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Alasannya, ia merasa optimis pasangan ini mampu menekan polarisasi di tengah masyarakat.
Dengan ide tersebut, Qodari dinilai memiliki pola pikir konservatif yang ingin mempertahankan kekuasaan.
Rocky Gerung menilai, diangkatnya M Qodari menjadi Kepala KSP justru mengimplikasikan bahwa Prabowo tidak memahami tuntutan masyarakat untuk membersihkan kabinet dari pihak-pihak yang menentang demokrasi.
Hal ini disampaikan pendiri Tumbuh Institute tersebut dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube-nya, Rocky Gerung Official, Kamis (18/9/2025).
"Terutama yang disorot adalah kedudukan dari saudara Qodari yang tiba-tiba naik pangkat dan dijadikan sebagai orang kedua negara, kepala staf kantor presiden, dalam pengertian dia yang mengatur jadwal, dia yang mengkoordinir isu segala macam," papar Rocky.
"Jadi [dengan] kedudukan itu, Presiden dianggap tidak peka dengan tuntutan reformasi. Presiden tidak peka dengan tuntutan anak-anak muda kemarin itu, yaitu bersihkan kabinet dari kelompok yang tidak punya pikiran demokratis," tambahnya.(*)
0 Komentar