 |
| Wali Kota Padang, Fadly Amran (Dok : ist ) |
INDSATU — Wali Kota Padang, Fadly Amran menilai tuntutan pencopotan Direktur Perumda Air Minum (PDAM) Kota Padang bukan jawaban atas persoalan kekeringan yang melanda sebagian wilayah pascabencana banjir bandang. Menurutnya, masalah tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang harus ditangani secara kolaboratif.
Penegasan itu disampaikan Fadly saat menghadiri peresmian sekaligus penyerahan kunci Hunian Sementara Sehat dan Layak bagi warga terdampak banjir bandang di Kampung Talang, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Senin (26/1).
Ia menyebut, pemulihan dampak bencana tidak bisa dibebankan kepada satu pihak semata. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat TNI-Polri, hingga masyarakat harus terlibat aktif dalam proses pemulihan.
“Banyak yang menyampaikan di luar soal copot ini dan itu. Saya perlu luruskan, persoalan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Meski bukan berstatus bencana nasional, penanganannya dilakukan secara nasional,” ujar Fadly.
Keterlibatan unsur TNI dan Polri, lanjutnya, menjadi bukti bahwa penanganan bencana di Kota Padang sejak awal dilakukan secara terpadu lintas sektor.
Fadly juga mengungkapkan pemulihan layanan air bersih oleh Perumda Air Minum sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Hampir seluruh jalur distribusi kembali berfungsi.
“Hingga hari ini, sekitar 99 persen jaringan distribusi sudah aktif. Sebanyak 12 intake telah kembali beroperasi. Pembangunan pipa baru sepanjang 800 meter juga rampung. Sekitar 98 persen rumah warga sudah kembali dialiri air, meski tekanannya belum sepenuhnya normal,” katanya.
Ia menjelaskan, tekanan air yang belum optimal disebabkan oleh menurunnya debit sumber air baku di wilayah hulu. Beberapa sungai, danau, serta mata air mengalami gangguan akibat longsor dan perubahan aliran air pascabanjir bandang November 2025 lalu.
Dampak bencana, menurut Fadly, tidak hanya dirasakan oleh sistem PDAM, tetapi juga oleh sumber air milik warga. Banyak sumur mengering akibat rusaknya jaringan irigasi dan terganggunya aliran air.
“Bukan hanya PDAM yang terdampak. Sumur warga juga ikut kering karena saluran irigasi rusak akibat banjir bandang,” ujarnya.
Untuk penanganan jangka menengah, Pemerintah Kota Padang menyiapkan pemasangan ratusan unit pompa air. Selain itu, dilakukan perbaikan irigasi, rehabilitasi bendungan, serta pembangunan sumur bor di wilayah rawan kekeringan.
Sementara itu, dalam jangka pendek, distribusi air bersih tetap dilakukan melalui suplai langsung dari intake PDAM ke kawasan terdampak.
Langkah ini kita tempuh agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi hingga kondisi benar-benar pulih,” tambahnya.
Fadly berharap seluruh upaya pemulihan berjalan konsisten agar layanan air bersih di Kota Padang kembali normal dan aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu.
Usai kegiatan tersebut, Fadly meninjau pengerukan sedimen di Bendungan Gunung Nago, Kecamatan Pauh. Bendungan itu mengalami pendangkalan dan kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025.
Ia mengatakan, peninjauan ini merupakan bagian dari percepatan penanganan kekeringan yang dirasakan masyarakat. Pemerintah berharap pengerjaan berjalan cepat agar ketersediaan air bagi warga dan lahan pertanian dapat terjaga.
“Kita ingin persoalan kekeringan ini segera teratasi. Karena itu, penanganan darurat kita lakukan bersama pemerintah provinsi dan balai terkait, supaya distribusi air kembali normal, sawah-sawah terairi, dan sumur warga bisa terisi lagi,” ujarnya. (*)
.jpeg)
0 Komentar