INDSATU - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo meluapkan kemarahannya terhadap Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Gatot menilai pernyataan Kapolri dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI sebagai bentuk pembangkangan serius terhadap negara dan konstitusi.
Menurut Gatot, pernyataan Listyo Sigit yang menyebut akan mempertahankan institusi Polri “sampai titik darah penghabisan” merupakan sinyal berbahaya bagi demokrasi.
“Alarm darurat demokrasi berbunyi keras. Itu bahasa konflik, bahasa tekanan kekuasaan, bahasa intimidasi,” ujarnya.
Gatot menegaskan pernyataan itu bukanlah bahasa pengabdian, melainkan sarat nuansa tekanan dan intimidasi.
Gatot menyebut, sikap Kapolri ini merupakan puncak dari tiga kali pembangkangan terhadap kebijakan negara, mulai dari pembentukan tim reformasi tandingan, penerbitan Peraturan Kepolisian Nomor 10 yang membatasi ruang koreksi meski Mahkamah Konstitusi telah memutuskan, hingga pernyataan ekstrem di ruang publik.
“Ini puncak dari tiga kali pembangkangan kebijakan terhadap negara oleh Kapolri,” tegasnya.
Ia mempertanyakan target pernyataan keras Kapolri. Gatot menilai pesan implisit itu menguji batas kewenangan Presiden sebagai pimpinan tertinggi Polri.
“Artinya Kapolri sedang menguji batas kewenangan Presiden tertinggi. Pesannya jelas, jangan sentuh struktur Polri,” katanya.
Sebagai sesama alumnus akademi militer, Gatot mengaku kecewa.
Ia menilai sikap Kapolri tidak etis dan merusak institusi Polri yang dibangun dengan dedikasi para senior.
Gatot bahkan menyebut pernyataan Kapolri tidak pantas dan cenderung kurang ajar.
Ia juga menyinggung posisi Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Presiden bukan boneka dan seharusnya tidak diperlakukan seolah-olah tanpa kewenangan.
“Dia kira Pak Prabowo itu boneka? Presiden kita itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrad. Jangan dianggap boneka,” tegas Gatot.
Meski keras mengkritik, Gatot menekankan bahwa kritik ini bukan karena kebencian terhadap institusi Polri, melainkan karena cinta dan keprihatinan terhadap anggota polisi di lapangan.
“Jangan memusuhi rekan-rekan polisi lainnya. Ini perbuatan satu orang yang namanya Jenderal Polisi Listyo Sigit yang merusak nama Korps Tribrata,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit menegaskan posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden adalah yang paling ideal.
Ia menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian, karena berpotensi menimbulkan masalah baru dan mengganggu efektivitas kerja kepolisian.
“Ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya,” ujarnya.
Kapolri juga mengungkapkan bahwa tawaran untuk menjabat sebagai menteri kepolisian pernah datang, namun ia menolaknya.
“Kalau pun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegasnya.
Ia menekankan, seluruh jajarannya harus memperjuangkan posisi Polri di bawah Presiden bahkan hingga titik darah penghabisan.(*)
Sumber : Tribunnews.com.
.jpeg)
0 Komentar