INDSATU - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pergantian pemerintah di Indonesia harus melalui aturan yang berlaku, bukan melalui cara kekerasan.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menanggapi soal isu penggulingan presiden di hadapan para jajaran Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana, Rabu (8/4/2026).
Adapun, isu pemakzulan terhadap pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini mencuat kembali pada awal April 2026 setelah pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani menyebutkan jika presiden sudah tidak bisa dinasihati, satu-satunya cara adalah mencopotnya.
Dengan bahasa demikian, hal tersebut pun dianggap provokatif seperti people power. Pernyataan ini kemudian memicu reaksi keras dari elit partai pendukung serta para relawan dan buzzer pemerintahan Prabowo-Gibran.
Prabowo akhirnya buka suara dan menegaskan bahwa usulan pergantian pemerintahan itu sebenarnya tidak ada masalah, tetapi harus melalui mekanisme konstitusional.
Dalam sistem demokrasi, kata Prabowo, masyarakat memiliki hak untuk mengganti pemerintahan yang dinilai tidak baik, asalkan melalui jalur resmi.
"Kita telah memilih bernegara secara demokrasi. Demokrasi kedaulatan di tangan rakyat, tidak ada masalah kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya," jelas Prabowo, Rabu.
"Dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment (pemakzulan), tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran, ada salurannya, DPR, MK, MPR, dilakukan, tidak masalah," papar Prabowo.
Prabowo lantas menyinggung bahwa pergantian presiden ini juga pernah terjadi di masa lampau dan berlangsung dengan damai.
Seperti pergantian Presiden pertama Soekarno, Presiden kedua Soeharto, dan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
"Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai, melalui proses, tidak melalui kekerasan," ujarnya.
Oleh karena itu, Prabowo mengajak seluruh pihak untuk tetap percaya pada sistem demokrasi yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa terdahulu.
"Jadi, Saudara-saudara percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri. Percayalah pada kekuatan kita sendiri, percayalah kepada Indonesia," katanya.
Istana Tanggapi Santai
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya tidak ambil pusing dengan pernyataan Saiful Mujani.
Teddy mengaku dirinya banyak pekerjaan sehingga tidak sempat membaca atau mendengar pernyataan pimpinan lembaga konsultan politik SMRC tersebut.
“Wah, saya masih banyak sekali kerjaan. Saya belum lihat beliau bicara apa. Itu kira-kira,” kata Teddy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Saat ditanya mengenai tudingan Mujani yang menyebut program unggulan Prabowo adalah politik gentong babi atau pork barrel politics sebagaimana yang dituliskannya di media sosial X, Teddy mengatakan bahwa presiden sekarang ini banyak mengurusi hal besar dan strategis.
“Apalagi Bapak Presiden, Bapak Presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis,” katanya.
Sebelumnya, dalam video ceramah Saiful Mujani yang diunggah akun Instagram @leveenia dan kanal Youtube Sociocorner, Saiful berbicara mengenai cara menjatuhkan Prabowo karena dengan prosedur formal pemakzulan tidak akan efektif menghadapi Prabowo.
“Alternatifnya bukan prosedur formal impeachment itu. Itu tidak akan jalan, yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo, hanya itu,” ucap Saiful.
“Kalau nasihati Prabowo tidak bisa juga. Bisanya hanya bisa dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, tapi bukan menyelamatkan Prabowo, melainkan menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” ujarnya.
Dalam akun X, Saiful Mujani juga mengkritik program unggulan Prabowo, dia mengatakan program presiden sekarang ini merupakan politik gentong babi.
Politik gentong babi adalah politik cara petahana dengan menggelontorkan dan mengalokasikan sejumlah dana, untuk tujuan tertentu, biasanya untuk Pemilu agar terpilih kembali.
“Bagi saya program unggulan presiden adalah gentong babi semua seperti diungkapkan film dirty vote @BivitriS @zainalamochtar @feriamsari mbg, koperasi desa, sekolah rakyat, danantara, perluasan wilayah teritorial tni, semuanya gentong babi. dibuat untuk mobilisasi pemilih menjelang pemilu 2029. pemilu nanti adalah pemilu otokratik, bukan pemilu demokratik. harus dihentikan politik gentong babi ini,” tulis Saiful Mujani dalam akun X.
Namun, belakangan Saiful Mujani telah memberikan klarifikasi tentang pernyataannya tersebut.
Saiful Mujani mengatakan pernyataan tersebut dilontarkan saat dirinya menghadiri forum halal bihalal yang mengusung tema “Sebelum Pengamat Ditertibkan” di Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (31/3/2026).
Saiful Mujani menegaskan apa yang ia sampaikan bukan upaya makar, melainkan sebuah sikap politik yang ia nyatakan di hadapan orang banyak.
"Pertanyaannya apakah ucapan saya itu 'bisa disebut makar?' Saya tegaskan itu bukan makar, tapi 'political engagement', yakni sikap politik atau sikap yang dinyatakan tentang isu politik di hadapan orang banyak. Politiknya dalam acara itu terutama berkaitan dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto."
"Apakah 'sikap politik' itu 'makar'? Kalau sikap politik dalam bentuk pernyataan verbal dan berkumpul yang dilindungi konstitusi dianggap makar, berarti makar terjamin oleh UUD."
"Pastilah tidak, dan karena itu sikap politik, bukanlah makar yang secara legal dilarang," ungkap Saiful Mujani, dilansir Kompas TV, Rabu (8/4/2026).
Makar adalah niat menggulingkan pemerintah yang sah, memisahkan diri dari negara (separatisme), atau mengancam keamanan kepala negara, yang diwujudkan dengan persiapan tindakan nyata, bukan sekadar niat.(*)
Sumber : Tribunnews.com
0 Komentar