INDSATU - Wacana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat setelah tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dilaporkan menurun tajam dalam sembilan bulan terakhir.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai penurunan kepuasan publik tersebut dipengaruhi rendahnya kinerja para menteri di bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
"Menariknya, besarnya penurunan itu berkaitan dengan kepuasan yang rendah dalam bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Hal ini berpengaruh besar terhadap menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo," kata Jamiluddin, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan masyarakat menilai kinerja menteri di tiga sektor strategis tersebut belum memenuhi harapan.
"Temuan itu menunjukkan, publik menilai kinerja menteri di bidang ekonomi, politik, dan hukum rendah. Hal ini memunculkan ketidakpuasan publik terhadap para menteri yang menangani tiga bidang tersebut," ujarnya.
Jamiluddin menilai evaluasi terhadap para pembantu presiden di bidang ekonomi, politik, dan hukum sudah menjadi kebutuhan yang mendesak.
Di sektor ekonomi, ia menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
"Di bidang ekonomi misalnya, publik merasakan harga-harga yang terus merangkak naik. Sementara penghasilan publik cenderung stagnasi, bahkan nilanya terus merosot," katanya.
Selain itu, sulitnya mencari pekerjaan dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) juga dinilai memperbesar ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Sementara di bidang politik, Jamiluddin menilai kualitas demokrasi mengalami kemunduran.
"Di bidang politik, khususnya demokrasi di Indonesia, menunjukkan adanya kemunduran, yang ditandai masih menguatnya pengaruh oligarki, lemahnya fungsi pengawasan parlemen, serta penurunan kebebasan sipil. Hal ini membuat ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo semakin tinggi," paparnya.
Adapun dalam penegakan hukum, menurutnya, masyarakat masih memandang hukum diterapkan secara tidak adil.
"Dalam penegakan hukum, publik juga menilai masih tebang pilih. Hukum dikesankan masih tajam kepada si miskin dan tumpul kepada pejabat dan si kaya," ungkapnya.
Melihat kondisi tersebut, Jamiluddin menilai Presiden Prabowo perlu segera melakukan perombakan kabinet, terutama terhadap menteri yang membidangi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
"Jadi, hasil survei SMRC itu tampaknya mencerminkan apa yang dirasakan publik. Karena itu, sudah saatnya Prabowo mereshuffle kabinetnya, terutama menteri yang menangani bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum," pungkasnya.
Sebagai informasi, survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto turun menjadi 51,1 persen pada Juli 2026, dari 81,2 persen pada November 2025.
Penurunan tersebut disebut dipengaruhi meningkatnya pesimisme publik terhadap kondisi ekonomi pemerintah.(*)
Foto : Sekretariat Presiden
0 Komentar