 |
| Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana (Dwi R/detikcom) |
INDSATU - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan adanya instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia seperti SPPG Polri.
Adapun instruksi tersebut muncul usai maraknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa wilayah, kecuali di SPPG yang dinaungi Polri.
Dadan mengatakan pembeda yang paling utama antara SPPG selain yang dinaungi Polri adalah adanya alat rapid test.
Ia menuturkan alat itu digunakan demi mencegah terjadinya kasus keracunan ke depannya.
Selain itu, sambungnya, perlunya penyempurnaan dari segi fasilitas bangunan SPPG.
"Pertama, seluruh bangunan yang dibangun oleh Polri itu kan standarnya bagus ya. Kemudian yang kedua, mereka melakukan rapid test sebelum makanan itu diedarkan," kata Dadan saat rapat bersama Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025), dikutip dari YouTube TV Parlemen.
"Instruksi Presiden bahwa seluruhnya nanti akan melakukan seperti itu," sambungnya.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyebut seluruh SPPG yang berada di bawah naungan Polri tidak ada yang berkaitan dengan kasus keracunan.
Irma menganggap fakta ini bisa menjadi contoh bagi SPPG lain terkait tata kelola dalam menyiapkan hingga mendistribusikan MBG.
"Saya punya informasi kalau Polri itu punya 600 SPPG loh, mohon maaf mungkin saya salah, tapi saya dapat informasi itu."
"Tapi saya juga dapat informasi bahwa dapur yang di bawah Polri itu, itu nggak ada yang berkasus karena dapurnya sesuai dengan standar," tuturnya.
BPOM Sebut Kasus Keracunan Imbas SPPG Baru Beroperasi Sebulan(*)
.jpeg)
0 Komentar