Situasi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai soliditas hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai reshuffle yang beredar saat ini tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai upaya “bersih-bersih” loyalis Jokowi di kabinet.
Menurut dia, Presiden Prabowo memiliki gaya politik yang selama ini cenderung merangkul berbagai kekuatan.
“Namun yang perlu diingat bahwa Presiden Prabowo memiliki mahzab politik ‘Rangkulisme’ yang senantiasa merangkul kawan bahkan lawan politik secara proporsional - profesional,” kata Agung.
Ia menyebut, dalam konteks reshuffle, perubahan komposisi kabinet lebih merupakan bagian dari evaluasi kinerja dan penyesuaian kebutuhan pemerintahan.
“Mestilah ada yang bertahan ada yang keluar. Tapi ini obyektifitas Presiden Prabowo sebagai pemilik hak preogatif untuk memastikan peforma kabinet optimal,” ujarnya.
Agung juga menilai poros-poros politik, termasuk kelompok yang selama ini diasosiasikan dengan Jokowi, tetap akan memperoleh ruang yang proporsional dalam pemerintahan.
“Poros Solo akan tetap menerima insentif politik yang pas dan pantas ketika orang-orangnya direshuffle,” ucapnya.
Peluang pecah kongsi
Analis komunikasi politik Jamiluddin Ritonga memandang peluang terjadinya perpecahan antara Prabowo dan Gibran relatif kecil, terutama jika kinerja pemerintahan tetap mendapat dukungan publik.
Menurut dia, elektabilitas Prabowo saat ini masih berada di posisi tertinggi dibanding elite politik lainnya.
Selain itu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan juga menjadi faktor penentu arah politik ke depan.
“Bagi Gerindra juga kemungkinan akan sulit menerima Gibran sebagai pendamping Prabowo. Sebab, kalau itu terjadi sama saja Gerindra memberi karpet merah kepada Gibran pada Pilpres 2034,” jelasnya.
Ia menilai selain Gerindra, partai-partai koalisi lainnya juga berpotensi tidak sepakat apabila Gibran kembali diusung sebagai cawapres.
“Selain Gerindra, partai lain juga tampaknya akan menolak Gibran,” katanya.
Jamiluddin menjelaskan sejumlah partai koalisi memiliki kader yang dinilai memiliki elektabilitas lebih kompetitif.
Ia menyinggung Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah menawarkan Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan, serta Partai Demokrat dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Ketumnya AHY yang elektabilitasnya terus meningkat, tentu tak ingin mengusung sosok lain yang elektabilitasnya lebih rendah,” ucapnya.
Dari sisi elektoral, ia juga menyebut posisi Gibran dalam sejumlah survei belum menunjukkan daya saing kuat dibanding tokoh lain.
“Elektabilitas Gibran sangat rendah, bahkan masih di bawah elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut akan menyulitkan Gibran untuk kembali diterima sebagai pendamping Prabowo, terutama jika partai-partai koalisi mengedepankan pertimbangan elektabilitas dan peluang kemenangan.
“Tidak ada partai politik mau mengusung calon hanya untuk kalah,” ujarnya.
Ia menambahkan, peluang Gibran untuk maju secara mandiri juga dinilai tidak besar apabila tidak didukung partai besar.
“Kalau pun Gibran maju, tampaknya tidak ada partai besar yang mengusungnya. Selain PSI, kemungkinan Gibran hanya didukung partai gurem lainnya,” tandasnya.(*)
Sumber : Tribunnews.com.
0 Komentar